KRISTIANTO PURNOMO
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menimbang semua masukan yang lahir dalam National Summit 2009 akhir bulan lalu, kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 15 program prioritas yang mesti dikerjakan dalam 100 hari pemerintahannya. Enam di antaranya masuk dalam daftar bidang perekonomian.

Pertama, revitalisasi sektor kelistrikan. "Pemerintah menyadari bahwa listrik sekarang ini menjadi batu sandungan atau penghambat bagi pertumbuhan perekonomian maupun bagi dunia usaha dan investasi," kata Presiden Yudhoyono, usai rapat kabinet, Kamis (5/11).

Kedua, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. SBY, panggilan akrab Susilo Bambang Yudhoyono, bilang, pemerintah bakal merumuskan kembali rencana induk alias master plan, termasuk faktor-faktor pendukung untuk mendongkrak produksi dan ketahanan pangan.

Ketiga, revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Tujuannya, untuk menggenjot produksi pupuk dan gula. "Khusus pabrik gula, pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk mengganti mesin pabrik," ujar Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.

Keempat, pembangunan infrastruktur. Prioritas utama adalah jalan di provinsi atau pulau besar, pelabuhan, dermaga perikanan, dan bandara. "Dalam 100 hari pertama, akan ada cetak biru, sekaligus kami pikirkan pendanaannya sehingga semua bisa dijalankan," ujar SBY.

Kelima, Kredit Usaha Rakyat atawa KUR untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah, antara lain, akan memperbaiki mekanisme dan regulasi, sekaligus menata perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman KUR. Keenam, investasi dan pendanaan. Presiden SBY menyatakan, anggaran pemerintah belum memadai sehingga masih harus memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN. "Kami akan membicarakan masalah ini dengan dunia perbankan dan lembaga keuangan," katanya.

Yang tidak kalah penting dan masuk program prioritas 100 hari Pemerintahan SBY di urutan pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Misalnya, makelar kasus, praktek suap, pemerasan, jual beli perkara, dan pungutan liar baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pajak, maupun bea cukai.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk menindaklanjuti program-program prioritas di bidang perekonomian. "Intinya menghilangkan sumbatan, dengan upaya sinkronisasi, termasuk peraturan-peraturan," ujar dia. Ambil contoh, revisi aturan main tentang pengadaan barang dan kerjasama infrastruktur pemerintah dengan swasta.  (Yudho Winarto, Hans Henricus/Kontan)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2009/11/06/09484973/inilah.enam.prioritas.pemacu.ekonomi.indonesia